KALASEY DUA DAN PARIWISATA

 

Posko Solidaritas Petani Penggarap Kalasey Dua

Oleh: Fahmi Karim

Dalam setiap konflik tanah, misalnya perampasan tanah (land-grabbing), selalu saja sengketa kepentingan berserakan. Jadi, membaca peta motif di balik sengketa tanah (rakyat vs pemerintah/investor) adalah penting agar kita mendapatkan pemahaman kenapa selama ini pemerintah/investor selalu ngotot akan tanah-tanah yang dikelola oleh rakyat.

Konflik tanah tidak hanya soal historisitas; antara siapa yang sah memiliki atau siapa yang tidak sah memiliki. Tidak hanya itu! Apalagi di negara yang seperti Negara Lobby, semuanya bisa ditawar oleh yang punya uang dan yang punya akses ke kekuasaan. Jadi, sejarah juga bisa tidak objektif, apalagi berkaitan dengan proyek bisnis.

Misalnya konflik tanah Kalasey Dua, Minahasa, Sulawesi Utara (Sulut). Konflik itu tidak hanya melibatkan sejarah tanah – sekali lagi, sejarah bisa dimiringkan oleh siapa yang punya akses ke kekuasaan. Konflik tanah di Kalasey Dua pertama dan paling utama harus kita baca dari watak kepentingan proyek pembangunan di balik itu. Lalu watak pembangunan itu harus juga kita cari dalilnya di paradigma ekonomi-politik, terutama yang berkaitan dengan neoliberalisme. Lalu, setelah itu, kita juga harus membaca konflik lahan itu dengan melihat kepentingan politik sementara oleh kekuasaan lokal dan kekuasaan nasional. Setelah itu kita lihat, bisnis apa yang menjadi parasit di proyek setelah perampasan tanah itu.

Jadi, saya mau mengatakan, tanah tidak hanya soal surat. Di balik itu ada rancangan tata ruang yang melibatkan imajinasi ruang-ruang rekayasa, ada nalar ekonomi-politik sebagai pesanan World Bank atau IMF, atau G20. Ada juga citra-citra kekuasaan lokal yang coba dibangun, ada juga bisnis yang menempel di situ, para oligark rakus, pemburu rente. Dan kesemuanya itulah yang dihadapi rakyat dalam konflik tanah.

Untuk memberikan kesempatan di bagian lain, dalam bagian tulisan ini saya hanya akan fokus soal tanah petani Kalasey Dua dan kaitannya dengan projek pariwisata; suatu upaya untuk normalisasi logika ekonomi “menetes ke bawah”.

 

Kenapa Pariwisata?

Karena tanah petani Kalasey Dua dihibahkan kepada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) Republik Indonesia oleh Pemerintah Provinsi, melalui SK Hibah Gubernur Sulawesi Utara, seluas 20 Ha. Tanah itu adalah wilayah perkebunan juga bagian dari wilayah pemukiman warga Kalasey Dua. Rencananya tanah yang dihibahkan itu akan dibuat kampus Politeknik Pariwisata (Poltekpar).

Tentu, karena berkaitan dengan tanah sebagai sumber kehidupan dan penyangga ekonomi secara langsung, petani Kalasey Dua memberikan perlawanan, dengan cara menggalang solidaritas. Protes ini ditunjukkan kepada Pemerintah Provinsi karena berusaha mengorbankan ekonomi dan lingkungan hidup petani demi pembangunan infrastruktur, yang entah bisa memberi efek atau tidak; artinya kemanusiaan tidak punya harga di hadapan surat-surat dan proyek infrastruktur.

Titik singgung ini pasti melibatkan polisi, karena polisi sebagai pengaman. Buktinya apa? Pertama, sejarah represi pihak kepolisian selama ini. Kedua, Presiden Jokowi menghimbau agar Polri juga mengawal pembangunan.

Pariwisata adalah bisnis besar Indonesia. Pariwisata memberikan banyak kemungkinan, terutama ekonomi, menurut pemerintah. Pariwisata merupakan program unggulan negara. Maka dari itu, pemerintah, melalui Kemenparekraf, membuat pengutamaan pengembangan Destinasi Super Prioritas, yang terdiri dari Candi Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, Danau Toba, dan Likupang.

Anda bisa baca beberapa konflik domino yang dihasilkan dari projek pariwisata super prioritas ini. Misalnya persinggungan antara kepemilikan lahan, atau privatisasi lahan, atau ancaman ekonomi warga sekitar.

Dengan dana yang besar, Likupang, Minahasa Utara (Minut), akan dibuat sebagai wilayah wisata paling prioritas di Sulut. Wilayah ini mesti didandan sebagus mungkin agar dapat menarik wisata asing dan memberikan pemasukan ekonomi pada negara. Lalu, kata pemerintah, akan menetes ke masyarakat.

Imajinasi ekonomi pariwisata ini yang terus ditanamkan pada masyarakat dekat zona Destinasi Super Prioritas. Pemerintah melalui iklan, melalui kebijakan, terus memasarkan ide-ide ekonomi wisata, bahwa wisata itu bagus untuk satu wilayah karena akan mendorong ekonomi warga sekitar. Lalu, ketika ada yang memprotes proyek pariwisata akan dikatakan anti-pembangunan, anti- investasi, atau anti-kemajuan. Padahal tugas kita adalah terus menguji klaim efek ekonomi pariwisata tersebut, khususnya yang berkaitan dengan kedaulatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan warga sekitar.

Dari projek strategi negara ini, Destinasi Super Prioritas, tentunya membutuhkan dukungan. Dukungan ini berupa pembangunan infrastruktur dan pembangunan sumber daya manusia. Jadi, segala yang berkaitan dengan pembangunan di Sulut, atau Kabupten Minut, harus ikut memuat agenda pengembangan Destinasi Super Prioritas.

Pembangunan infrastruktur sudah bisa kita saksikan di dekat zona Minut. Apalagi wilayah ini termasuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Gejalanya apa? Lihat saja jalan-jalan. Atau lihat saja hotel-hotel yang tumbuh di dekat pantai Likupang. Atau komodifikasi/privatisasi pantai Minut.

Dalam membangun sumber daya manusia salah satu penopangnya adalah kampus yang berbasis pariwisata. Dan di sini kita bisa lihat apa kepentingan pelepasan lahan di Kalasey Dua dengan membangun Poltekpar: untuk menopang projek pengembangan Destinasi Super Prioritas Likupang, untuk menopang program nasional. Jadi, yang masyarakat hadapi tidak hanya kekuasaan lokal, namun nasional.

 

Ekonomi yang “Menetes Ke Bawah”

Pemerintah menaruh harapan pada masa depan dengan mengorbankan masa kini. Itulah kuncinya: pembangunan Poltekpar untuk membuka peluang ekonomi ke depan, dengan menyiapkan sumber daya manusia yang unggul untuk mendukung program pariwisata di Likupang.

Jadi dalil yang selalu digunakan oleh pemerintah bahwa setiap pembangunan tanpa disadari akan memberikan efek ekonomi pada masyarakat; keuntungan akan “menetes ke bawah”. Tidak terkecuali pembangunan kampus dan pembangunan pariwisata Likupang.

Lalu bagaimana masyarakat yang tergeser dari tanahnya karena program penyangga pariwisata? Nantinya akan jadi tuan atau jadi buruh? Dalil pembangunan untuk membuat keuntungan ekonomi di masa depan seketika langsung kontraproduktif ketika warga justru kehilangan sumber-sumber ekonominya. Dan, kita bukan curiga, bahwa teori menetes ke bawah (trickle down effect) sudah lama dikritik oleh bahkan penganjurnya. Ekonomi yang dihasilkan justru tidak menetes ke bawah, namun menetes ke meja-meja parasit bisnis plus oligark pemburu rente.

Dari semua itu, yang tersisa hanyalah ketidakpercayaan dan perlawanan!